PANTURAUPDATE.COM – Wacana penataan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satu data yang disebut dalam pembahasan ketepatan sasaran subsidi adalah tingkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lantas, apa arti Desil 1 hingga Desil 10 dan apakah kelompok tertentu akan dibatasi membeli Pertalite?
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga ke dalam 10 kelompok. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen kelompok masyarakat berdasarkan peringkat kesejahteraannya. Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, Desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Arti Desil 1 sampai 10
Secara sederhana, Desil 1 merupakan 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 berada satu tingkat di atasnya, kemudian berlanjut secara bertahap hingga Desil 10 yang merupakan 10 persen kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Namun, masyarakat perlu berhati-hati dengan tabel di media sosial yang mencantumkan batas nominal pengeluaran tertentu untuk setiap desil. Kementerian Sosial (Kemensos) telah menegaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan angka pengeluaran per kapita bulanan tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak pernah menerbitkan tabel nominal pengeluaran seperti yang banyak beredar di internet.
Penentuan peringkat kesejahteraan dalam DTSEN mempertimbangkan berbagai variabel sosial dan ekonomi. Data tersebut antara lain berkaitan dengan karakteristik individu, kondisi perumahan, pekerjaan, pendidikan, daya listrik, serta kepemilikan aset.
Lalu, Siapa yang Berpotensi Dibatasi Membeli Pertalite?
Pembahasan mengenai subsidi energi memang mengarah pada upaya agar manfaat BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 menyebut masyarakat sangat mampu, khususnya kelompok Desil 8–10, masih menikmati porsi signifikan subsidi energi. Pemerintah kemudian menyatakan akan terus mengevaluasi penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.
Artinya, Desil 9 dan Desil 10 dapat menjadi kelompok yang relevan dalam pembahasan penargetan subsidi. Meski demikian, hal tersebut tidak otomatis berarti masyarakat Desil 9 dan 10 saat ini sudah dilarang membeli Pertalite.
Pemerintah juga belum menetapkan aturan resmi yang melarang kendaraan berdasarkan merek atau kapasitas mesin tertentu untuk membeli Pertalite. Pertamina Patra Niaga pada Mei 2026 bahkan membantah informasi mengenai larangan kendaraan tertentu membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menyimpulkan bahwa Desil 9–10 pasti kehilangan akses Pertalite. Kebijakan pembatasan baru dapat diberlakukan setelah pemerintah menetapkan aturan, kriteria penerima, serta mekanisme pelaksanaannya secara resmi.
Dengan demikian, desil lebih tepat dipahami sebagai instrumen untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks subsidi BBM, data tersebut dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, tetapi bukan berarti setiap angka desil otomatis menentukan hak seseorang membeli Pertalite.
