PANTURAUPDATE.COM — Sebanyak 850 warga Kota Semarang menerima bantuan renovasi rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Graha Sari, Kecamatan Gayamsari, pada Selasa. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama Anggota Komisi V DPR RI Mochamad Herviano Widyatama atau Vino, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Krisseptiana Hendar Prihadi, serta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Agustina juga meninjau lokasi rehabilitasi dan renovasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di MAN 1 Kota Semarang.
Agustina menilai perbaikan hunian dan peningkatan kualitas pendidikan memiliki posisi penting dalam menentukan masa depan masyarakat. Menurutnya, perkembangan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kualitas ruang tempat warga belajar dan membangun keluarga.
“Saya percaya dua hal yang dibawa Mas Herviano pada kunjungan kali ini adalah dua hal paling penting yang dibutuhkan generasi penerus kita, namanya ruang belajar dan ruang keluarga,” ujar Agustina dalam keterangan yang disampaikan Rabu (5/8/2026).
Ia mengatakan penanganan rumah tidak layak huni di Kota Semarang membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPR RI, serta pihak swasta.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, BSPS pemerintah pusat, dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Untuk 2026, Pemerintah Kota Semarang menargetkan penanganan sekitar 2.500 rumah tidak layak huni. Dari anggaran APBD, sebanyak 1.000 rumah menjadi sasaran rehabilitasi, yang terdiri dari 956 unit peningkatan kualitas dan 44 unit pembangunan rumah baru.
Menurut Agustina, upaya memperbaiki kondisi rumah warga merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hunian yang lebih layak diharapkan dapat memberikan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi keluarga.
Selain persoalan perumahan, kunjungan tersebut juga membahas sektor pendidikan melalui Program Sekolah Swasta Gratis.
Pada 2025, program itu telah menjangkau 129 sekolah dengan dukungan anggaran sekitar Rp25,79 miliar. Pada 2026, cakupan program meningkat menjadi 133 sekolah dengan sekitar 6.000 siswa yang terintegrasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru.
Agustina mengapresiasi dukungan Mochamad Herviano Widyatama yang dinilai turut membantu menjembatani aspirasi masyarakat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta BP3KP Jawa III.
Ia juga berpesan kepada para penerima BSPS agar bantuan yang diterima digunakan secara optimal untuk memperbaiki rumah masing-masing.
“Saya berpesan kepada warga penerima BSPS untuk memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya, sebab rumah yang layak merupakan warisan terbaik yang dapat disiapkan bagi anak-anak,” katanya.
